Legalitas Hukum Pengobatan Tradisional

􀁏 Kepmenkes No. 1076/ 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional (battra) 􀁏 Kepmenkes No. 1109/ 2007 tentang pengobatan komplementer alternatif, merupakan pengaturan cara pengobatan tradisional pada pelayanan kesehatan formal, dokter/dokter gigi, dan battra. 􀁏 UU No. 36 Tahun 2009, pada Pasal 48 dinyatakan: “Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan”. 􀁏 Pasal 59-61 mengatur tentang pelayanan kesehatan tradisional, jenis pelayanan kesehatan tradisional, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangannya. Pasal 101 dinyatakan, “Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan, tetap dijaga kelestariannya.” 􀁏 Permenkes No. 003/ 2010 tentang Saintifikasi Jamu, yang mengatur tentang perlunya pembuktian ilmiah obat tradisional melalui penelitian berbasis pelayanan (dual system), serta pemanfaatan obat tradisional untuk tujuan promotif dan preventif (pemeliharaan kesehatan dan kebugaran), kuratif (mengobati penyakit), dan paliatif (meningkatkan kualitas hidup). (Jurnal Internis edisi 18 bulan April 2011)